Pariopurna DPRD Buol Kata Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2023

    Pariopurna DPRD Buol Kata Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2023

    BUOl-Jelang akhir masa jabatan anggota DPRD kabupaten Buol menggelar sidang paripurna kata akhir fraksi-fraksi DPRD kabupaten buol terhadap rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun 2023 diruang rapat utama, Rabu 14 Agustus 2024.

    Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu, S.Sos, M.AP juga di hadiri oleh PJ Bupati yang diwakili Sekretaris Daerah Buol, Forkopimda, Kepala OPD dan fraksi-fraksi di DPRD kabupaten buol beserta jajaran Sekretariat Dewan.

    Srikandi Batalipu yang memimpin paripurna membacakan tata tertib sidang DPRD, beberapa fraksi yang hadir ikut menyampaikan kata akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun 2023.

    PJ bupati yang di wakili oleh sekda buol yang baru saja dilantik juga ikut memberikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun 2023.

    Dalam sambutan PJ Bupati Buol M. Muchlis yang diwakili Sekda Dadang Hanggi, SH, MH, mengapresiasi kinerja anggota DPRD kabupaten buol yang telah bekerja secara optimal dalam menjalankan fungsi legislasi.

    “Atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD kabupaten buol yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten buol selama tahun anggaran 2023, ”ucapnya.

    Lalu, dia juga menjelaskan sedikit tentang pertanggungjawaban pelaksanaan atau penggunaan APBD tahun anggaran 2023.

    “Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran adalah laporan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang merupakan perbandingan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan terhadap pelaksanaan anggaran selama 1 (satu) periode atau 1 (satu) tahun anggaran sebagai instrumen dalam pengambilan kebijakan pembangunan dan pemerintahan, ”jelasnya.

    Artikel Terkait :  DPRD Tetapkan 4 Rekomendasi dan Catatan Strategis LKPJ BUpati Buol 2024

    Selain itu, PJ Bupati Buol juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran juga berfungsi untuk mengukur pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pembangunan pada semua sektor.

    Setelah memberi pendapat akhir kemudian di lanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD kabupaten buol dan pemerintah daerah kabupaten buol terhadap rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun anggaran**

    buol
    Rahmat Salakea

    Rahmat Salakea

    Artikel Sebelumnya

    Selain Kampanye Terbatas, Blusukan dan temu...

    Artikel Berikutnya

    Diduga Tak Bayar Asuransi Konsumen BRI Pogogul...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Kunjungan Kerja Kepala Keuangan Kodam Iskandar Muda ke Korem 012/TU
    Dukung Asta Cita Presiden RI, Panglima TNI Tinjau Program Ketahanan Pangan Kodam IV/ Diponegoro
    Hendri Kampai: Indonesia Hanya Butuh Pemimpin Jujur yang Berani

    Ikuti Kami